Sejak Tanggal 14 November 1945 Sistem Pemerintahan Indonesia Menjadi

Bendahara Menteri Indonesia
Bekas jabatan strategi
Lambang negara
Sutan Sjahrir, Perdana Menteri purwa Indonesia
Pembesar pertama	Sutan Sjahrir
Pejabat terakhir	Djuanda Kartawidjaja (Resmi, 1959) Soekarno (Bukan Resmi, 1966)
Kecondongan	Ratu Yang Mulia
Pelantik	Presiden
Jabatan dimulai	14 November 1945
Jabatan bubar	9 Juli 1959 (secara Konstitusional) 25 Juli 1966 (pengunduran diri Soekarno)

Perdana Menteri Republik Indonesia, secara umum disebut sebagai
Perdana Menteri Indonesia
adalah jabatan tertinggi di Pemerintahan Indonesia pada perian Revolusi Kewarganegaraan hingga berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin. Mangkubumi Nayaka bertugas memimpin jalannya pemerintahan dan menjadi arahan kabinet. Setelah disahkannya Dekrit Presiden 1959, Presiden Soekarno selaku Pemimpin Osean Revolusi menjawat peranan misal Perdana Nayaka sebatas pengunduran dirinya sreg 1966.

Sejarah

[sunting
|
sunting sumber]

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia memperalat sistem presidensial internal menjalankan kereta angin tadbir. Dengan demikian, tidak ada ketentuan secara konstitusional bahwa pemerintahan dipimpin makanya Perdana Menteri, melainkan dipegang oleh Presiden nan kembali presiden. Pada awal kemerdekaan, posisi Perdana Menteri justru diadakan untuk memimpin kabinet dan jalannya rezim. Kemudian, jabatan Perdana Menteri dijamin oleh Pasal 52 UUD Sementara 1950. Bendahara Menteri ditunjuk atas kewenangan Presiden dan ditugaskan kerjakan menindak anggaran belanja pemerintah dan berkewajiban atas kabinet, serta berkewajiban kepada Presiden dan Konsul Presiden Republik Indonesia.

Privat praktik pemerintahannya, Patih Menteri bertanggung jawab kepada Awak Pekerja-Komite Kewarganegaraan Indonesia Rahasia (BP-KNIP) atau Dewan Agen Rakyat Darurat (DPRS) dan perlu bertawaran dengan Kepala negara sebelum membuat politik hijau ataupun keputusan segara. Sahaja, apabila Perdana Menteri mengotot dengan BP-KNIP ataupun Presiden, maka susuk lain dapat dipilih sebagai alternatif.

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membedakan Keputusan Presiden nan menyatakan bahwa, karena ketidakmampuan Konstituante untuk hingga ke mayoritas dua pertiga, UUD 1945 akan diberlakukan kembali, ini dihapus landasan konstitusional bagi kantor Perdana Menteri. Namun, sreg tanggal 9 Juli tahun yang selevel, Sukarno mengambil jabatan Patih Menteri selain Kepresidenan, kemudian menggunakan kalimat “Saya Menteri Presiden dan Perdana” sebagai pesan nan dominan dalam pidato-pidatonya setelah pengambilalihan kekuasaan yang gagal terhadap pemerintah lega waktu 1965 dan pelampiasan sahifah mentransfer semua kekuatan politik kerjakan Soeharto, Soekarno kehilangan gelar Bendahara Nayaka bersama-sejajar dengan Presiden tersebut.

Daftar

[sunting
|
sunting sumber]

No. urut	Perdana Menteri (lahir–wafat)		Potret	Mulai memegang	Akhir menjabat	Puak
1		Sutan Sjahrir (1909–1966)		14 November 1945	12 Maret 1946	Partai Sosialis Indonesia
				12 Maret 1946	2 Oktober 1946
				2 Oktober 1946	3 Juli 1947
2		Amir Sjarifuddin (1907–1948)		3 Juli 1947	11 November 1947	Partai Sosialis Indonesia
				11 November 1947	29 Januari 1948
3		Mohammad Hatta (1902–1980)		29 Januari 1948	19 Desember 1948	Nonpartisan
Tidak terserah[a]				19 Desember 1948	14 Juli 1949	–
(3)	Mohammad Hatta			14 Juli 1949	4 Agustus 1949	Nonpartisan
				4 Agustus 1949	20 Desember 1949
	Mohammad Hatta (Patih Nayaka Republik Indonesia Konsorsium)			20 Desember 1949	6 September 1950
		Susanto Tirtoprodjo (Penjawat Sementara) (1900–1967)		20 Desember 1949	21 Januari 1950	Puak Nasional Indonesia
4		Abdul Halim (1911–1987)		21 Januari 1950	6 September 1950	Nonpartisan
5		Mohammad Natsir (1908–1993)		6 September 1950[1]	21 April 1951	Partai Masyumi
6		Sukiman Wirjosandjojo (1898–1974)		26 April 1951	1 April 1952	Partai Masyumi
7		Wilopo (1909–1981)		1 April 1952	30 Juli 1953	Partai Nasional Indonesia
8		Ali Sastroamidjojo (1903–1976)		30 Juli 1953	12 Agustus 1955	Partai Nasional Indonesia
9		Burhanuddin Harahap (1917–1987)		12 Agustus 1955	24 Maret 1956	Partai Masyumi
10	Ali Sastroamidjojo			24 Maret 1956	9 April 1957	Partai Nasional Indonesia
11		Djuanda Kartawidjaja (1911–1963)		9 April 1957[2]	6 Juli 1959	Nonpartisan
12		Soekarno[b] (1901–1970)		9 Juli 1959	25 Juli 1966	Nonpartisan

Catatan

[sunting
|
sunting sumber]

Jabatan lain yang tersapu

[sunting
|
sunting sumber]

Bos (lahir–wafat)		Potret	Tiba menjabat	Akhir menjabat	Organisasi politik
	Djuanda Kartawidjaja (Menteri Mula-mula) (1911–1963)		9 Juli 1959	13 November 1963	Nonpartisan
	Soeharto (Pengarah Presidium Lemari kecil) (1921–2008)		25 Juli 1966	17 Oktober 1967	ABRI (Sekber Golkar)

Lihat pula

[sunting
|
sunting perigi]

• Indonesia
• Sejarah Indonesia
• Politik Indonesia
• Daftar penggerak Indonesia
• Daftar Kepala negara Indonesia
• Daftar Wakil Presiden Indonesia
• Daftar Duta Perdana Menteri Indonesia
• Daftar kabinet Indonesia
• Album Bagan Kepresidenan Indonesia
• Daftar ibu dan bapak negara Indonesia

Pustaka

[sunting
|
sunting sumber]

Pranala luar

[sunting
|
sunting sumber]

• (Inggris)
  World Statesmen